Ternyata tak hanya di sepak bola yang sempat mengalami dualisme dalam kepengurusannya. Di dunia politik pun terjadi dualisme. Seperti yang kita ketahui bahwa persaingan dalam Pemilu 2014 lalu adalah persaingan tersengit dalam sejarah pemilu di Indonesia karena hanya menyisakan 2 calon Presiden dan Wakil Presiden di babak final.
Dewan Perwakilan Rakyat kini dihadapkan pada ketidakpastian dengan adanya dualisme pimpinan, yakni dari fraksi kubu Koalisi Merah Putih dan kubu Koalisi Indonesia Hebat. Apa tanggapan Presiden Joko Widodo atas kisruh di DPR?
Seperti yang dilansir dalam Kompas.com Presiden memberikan pernyataan, "Ya, akan lebih baik kalau kita ini bersatu," ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menunaikan shalat Jumat, Jumat (31/10/2014).
Perpecahan dalam parlemen semakin runcing dengan munculnya pimpinan DPR tandingan yang digagas fraksi kubu KIH (Koalisi Ihdonesia Hebat). Koalisi tersebut mendesak Presiden mengabaikan pimpinan sah di DPR yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.
Sebaliknya, KMP juga mendesak Jokowi untuk mengingatkan koalisi pendukungnya agar mereka mematuhi aturan internal parlemen.Elite politik di DPR diminta tidak menyeret Jokowi dalam konflik di parlemen, salah satunya terkait permintaan penerbitan peraturan pemerintah pengganti UU MD3. Presiden diminta netral.
Kita tahu persaingan yang terjadi dalam kedua koalisi tersebut, sudah menjadi rahasia umum lagi. Namun, akan sampai kapan negara ini dipenuhi dengan persaingan ? Persaingan yang sehat adalah persaingan memberikan rasa nyaman di masyarakat, jika para "wakil rakyat" masih saja berkutat dengan dualisme kepemimpinan, kepada siapa lagi rakyat akan memberikan kepercayaannya ?
Susah kan ? Memang susah jika dalam menjalankan mandat dari rakyat masih dipenuhi rasa pekewuh dengan "segerombolan" orang yang berkumpul dengan tujuan tertentu.
Saya mempunyai pandangan, harusnya para wakil rakyat mempunyai sifat perkewuh (sungkan) dengan rakyat, bukan dengan elite - elite politik tertentu yang tujuannya belum tentu mengemban amanat rakyat.
